Bela Trump, Assad Sebut Imigrasi AS Tak Sudutkan Warga Suriah

Presiden Suriah Bashar Al-Assad tampak membela aturan imigrasi Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang melarang sementara imigrasi dari tujuh negara Muslim, termasuk negaranya. Ia mengatakan, aturan AS tersebut ditargetkan bagi kelompok teroris, bukan untuk mendeskriditkan warga negaranya.

"Saya pikir tujuan Trump menerapkan aturan itu adalah untuk mencegah teroris masuk ke negaranya. Aturan ini bukan dibuat untuk rakyat Suriah," ungkap Assad dalam wawancaranya dengan Europe1 seperti dikutip Reuters, Kamis (16/2).
"Aturan tersebut dibentuk untuk melawan teroris yang bisa menyusup sebagai imigran masuk ke negara Barat. Itu terjadi di Eropa terutama Jerman," katanya menambahkan.

Walaupun begitu, Assad menolak mengomentari apakah kebijakan imigrasi Trump tersebut merupakan kebijakan yang benar untuk diterapkan.

Ia menuturkan, pemerintahnya belum bisa melihat kebijakan luar negeri AS secara menyeluruh.

Tanggapan Assad ini bertolak belakang dengan respons sejumlah pemimpin negara lain, khususnya negara yang sama-sama masuk dalam larangan imigrasi Trump.

Sebab sejumlah negara seperti Yaman, Irak, dan Iran sangat mengecam aturan Trump yang dianggap diskriminatif terhadap negara mereka tersebut.

Bahkan, Iran sempat memberlakukan aturan sama, memblokir pengajuan visa warga AS yang ingin masuk ke negaranya, sebagai tindak balasan terhadap Negeri Paman Sam tersebut.

Pemblokiran itu kemudian dicabut, menyusul ditangguhkannya pula aturan imigrasi Trump oleh pengadilan banding AS.

Pemerintahan Assad sebelumnya kerap mengkritik negara Barat termasuk AS lantaran dukungan mereka pada kelompok pemberontak di Suriah untuk menggulingkannya.

Assad bahkan beberapa waktu lalu mengungkapkan keinginannya menjadi sekutu AS jika Trump menepati janji untuk memberangus teroris dari negara itu. Selain ISIS, kaum penentang pemerintah di Suriah dianggap Assad sebagai teroris.

Meski Trump pernah berkomitmen akan memerangi ISIS di Suriah dan Irak, hingga kini taipan real estate itu belum menunjukan kebijakan luar negerinya secara jelas terhadap Suriah dan Timur Tengah secara menyeluruh.